HPN, Jokowi: Kritik Dan Masukan Pers Penting Ingatkan Pemerintah

KENDARI - Presiden Joko Widodo menyatakan kritik dan masukan dari pers menjadi hal yang penting dalam mengingatkan pemerintah. Hal itu disampaikan Jokowi dalam peringatan Hari Pers Nasional 2022 yang bertempat di Kota Kendari, Sultra. 

Pada sambutannya yang dilakukan secara virtual, Rabu (09/02/2022) Jokowi menyadari banyak kekurangan dengan kinerja yang dilakukan pemerintah. Dengan hadirnya media massa, ia meyakini untuk bisa mengingatkan agar seluruh jajaran pemerintah bekerja dalam satu frekuensi.

Baca juga: Presiden Jokowi Kunjungi Beberapa Proyek KCJB Di Pemprov Jabar

"Kritik, masukan, dan dukungan insan pers sangat dibutuhkan dan sangat penting mengingatkan jika ada yang kurang, yang perlu diperbaiki, mendorong yang masih lamban, dan mengapresiasi yang sudah berjalan, " ucap Jokowi. 

Baca juga: Tony Rosyid: Warga Jakarta Berlimpah Subsidi

Orang nomor satu di Bangsa ini mengatakan pihaknya terbuka terhadap masukan-masukan dari pers. Menurutnya, hal itu dilakukan demi memperbaiki kerja besar transformasi bangsa.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa negara menjamin kebebasan pers untuk selalu menyampaikan kritik.

Baca juga: Dibalik Proses Penerbitan HGU PT Kapuas Sawit Sejahtera, 11 Poin Kesimpulan

"Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar dunia, kebebasan pers adalah pilar penting kemajuan Indonesia. Kebebasan pers dan perlindungan profesi wartawan dijamin undang-undang, " ujar Jokowi.

Baca juga: Pembangunan Ibu Kota Negara Baru Luar Biasa Rumit dan Menantang

Pada kesempatan itu, Jokowi juga berterima kasih atas peran media massa selama pandemi Covid-19. Dia menyebut pers memainkan peran penting dalam mengatur arus informasi selama pandemi.

"Selamat Hari Pers kepada seluruh insan pers Indonesia di mana pun berada sekaligus ucapan terima kasih. Meskipun berada dalam situasi pandemi, insan pers tetap bekerja terus menyampaikan informasi, " tuturnya.

Baca juga: Menko Polhukam Mahfud MD: Pemerintah Revisi UU ITE Agar Tidak Diskriminatif dan Tidak Menjadi Pasal Karet